Politik Abang dan Kakak

Adab dalam politik seharusnya adalah adab yang bersandar pada hukum, bukan pada bias sopan santun.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram

Ilustrasi: Situasi kampanye pasangan Bang Rudi dan Bang Am, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2020 lalu.

 


 

Pada masa-masa kampanye politik, jamak kita temukan slogan-slogan yang membawa-bawa hubungan keluarga. Awal-awal dulu, pada pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, ada slogan “Ayah Kita”. Paling baru, pada tahun 2020 lalu, muncul slogan “Abang Kita” dan “Kakak Kita”.  Ada juga sedikit gaduh-gaduh dalam suksesi sebuah partai politik yang melibatkan seseorang yang lama dikenal dengan sapaan “Kak”. Nampaknya, penggunaan istilah-istilah kekeluargaan macam itu semakin lumrah digunakan.

 

Panggilan-panggilan kekeluargaan ini bertujuan memunculkan perasaan dekat secara psikologis. Kita seolah-olah mengenal betul para politikus itu. Kita seolah-olah tahu kesehariannya. Bahkan kita sampai memanggil mereka dengan sapaan akrab kekeluargaan macam “Abang” dan “Kakak”. Padahal imaji soal kedekatan itu, sama sekali tak kena-mengena dengan kenyataan. Kita hidup dalam spektrum dan dimensi yang berbeda. Kita siapa, dia siapa.

 

Tentu, kita seharusnya berbangga hati kalau betul abang dan kakak kita ramai-ramai mengambil peran dalam pemerintahan. Bayangkan betapa nikmatnya punya abang dan kakak yang ketua ini ketua itu. Masalah hidup akan nampak remeh-temeh saja. Masalahnya kecuali bagi keluarga mereka sendiri, orang-orang itu bukanlah abang dan kakak kita. Abang dan kakak itu sama sekali bukan bermakna pertalian darah, kekeluargaan, atau kekerabatan. Ia tak lebih dari sekadar slogan politis.

 

Kalau betul dia abang atau kakak kita, tak akan sulit bercakap dengan dia. Abang dan kakak paling kurang berkunjung setahun sekali saat Idulfitri. Itu paling kurang. Kalau ia berkunjung dalam 5 tahun hanya sekali, entah abang dan kakak macam apa itu? Abang yang hilang ketika dicari, atau Kakak yang tak tahu kemana pergi tentulah bukan yang sejati.

 

Katakanlah, ada latar belakang tertentu yang bisa dipakai untuk melegitimasi sapaan kekeluargaan macam itu. Politik primordialisme tak akan mendatangkan kebaikan apapun, kecuali sangat sedikit. Itupun hanya bagi kelompok tertentu. Sedangkan pemerintahan dijalankan bukan dengan tujuan menyejahterakan kelompok tertentu saja. Rakyat terdiri dari berbagai macam kelompok dan semua berhak sejahtera. Pemimpin dalam pemerintahan mestilah, “Bagaikan kayu di tengah padang. Tempat beramu besar dan kecil. Rimbun daun tempat berteduh.”

 

Politik adalah politik dan keluarga adalah keluarga. Politik bukan keluarga, begitu pula sebaliknya. Walau ada sesama anggota keluarga yang berpolitik, politik seharusnya bersih dari kepentingan keluarga. Politik bertujuan mengusahakan kesejahteraan, sedangkan keluarga bertujuan mengekalkan cinta kasih dan keturunan. Politik dibangun di atas mandat dan uang rakyat, sedangkan keluarga dibangun di atas pertalian cinta kasih dan ikatan darah.

 

Kalau ada seorang paman yang menyerobot hak waris dalam keluarga, kita akan cenderung bergumam-gumam sendiri. Kita menyimpan kesal di hati macam katak ditimpa kemarau sambil membuat kubu-kubu untuk mengucilkan paman tersebut.

 

Kalau ada saudara Ayah atau Ibu kita yang berbuat tak betul. Kita tak bersuara karena hendak atau terpaksa menjaga nama baik keluarga. Apalah besarnya berkata benar dibanding nama baik keluarga. Kalau kata orang tua-tua dulu, “Biar pecah di perut, asal jangan pecah di mulut.

 

Dalam keluarga besar, kita enggan menegur orang tua atau paman-bibi kita karena alasan adab dan sopan santun. Alih-alih mendedahkan kesalahan mereka, kita akan memendam-mendam saja karena membetulkan sesuatu yang bengkok kadang sama artinya dengan tak beradab.

 

Dalam pemerintahan, mana boleh macam itu. Semua sumber daya yang dimiliki harus dipakai sesuai peraturan. Kalau ada yang tak sesuai ia perlu dibetulkan dengan merujuk pada peraturan lain yang ada. Kita tak kemudian bergumam-gumam sendiri hanya karena yang sedang menjabat misalnya adalah abang atau kakak kita. Akuntabilitas dan transparansi tak boleh tercampur dengan perasaan segan hati.

 

Pemerintahan bukan hierarki keluarga. Ia tak dibentuk dan seharusnya memang tak boleh dikelola berdasarkan pertalian darah atau kekerabatan. Segala kesalahan yang berpotensi menghambat kewujudan kesejahteraan harus didedahkan. Ia harus dicegah kalau belum terjadi. Kalau terlanjur, ia harus dibantah dan diluruskan. Adab dalam politik seharusnya adalah adab yang bersandar pada hukum, bukan pada bias sopan santun.

 

Tulisan ini tak hendak menjolok-jolok siapapun yang saat ini ada di puncak-puncak kepemimpinan. Ia hanya dimaksudkan supaya kita lebih awas dalam memilih. Jangan sampai terjadi sudah terantuk baru tengadah.

 

Pemerintahan yang dijalankan oleh keluarga adalah pemerintahan yang cuma cocok berkembang di masa lalu. Ia cuma cocok dipakai dalam pemerintahan teokratis. Kini, dalam alam demokrasi, pemerintahan adalah gelanggang terbuka yang seharusnya boleh dan harus menampung banyak orang dari berbagai kelompok.

 

Politikus pun, kadang kala cuma orang-orang yang dapat getah dari politik “orang kite” ini. Mereka bisa saja tak tahu-menahu perkara panggilan “Abang” dan “Kakak” ini. Pendukung punya kerja, dibuatlah panggilan “Abang” dan “Kakak”. Tujuannya tak lain dari meraih atensi. Kalau mujur, atensi disulap jadi suara.

 

Ketika menjabat, orang akan menagih-nagih perlindungan Abang. Orang akan meminta-minta perhatian Kakak. Politikus pun akan berpikir pula, tak kan semua orang adalah adik? Tak kan semua orang anggota keluarga? Kalau sudah begini, siapa yang dicap buruk? Siapa yang dituduh dusta? Tak lain tak bukan, politikus juga.

 

Sebuah pemeritahan, tak boleh dikelola macam kita mengelola keluarga. Dalam keluarga, kalau ada yang tak betul, mungkin cuma duit Bapak kita yang habis atau kalau sedikit fatal, tanah Datuk kita yang lesap. Seburuk-buruk duit Bapak habis dan tanah Datuk lesap, ia tak merugikan orang banyak. Kerugian hanya terbatas pada keluarga sendiri. Dalam pemerintahan, duit bukan duit Bapak kita dan tanah bukan tanah Datuk kita.

 

Kalau politik diperlakukan macam kita memperlakukan anggota keluarga, maka inilah hubungan keluarga yang paling mahal biayanya. Memilih politikus dalam helatan pemilu pakai duit yang tak sedikit. Kerja-kerja politikus setelah terpilih pakai duit. Kesana kemari, buat itu-buat ini pakai duit juga. Apa-apa yang hendak dilakukan pakai duit. Sayang, duit rakyat pula yang dipakai membayar hal-ihwal keluarga ini.

 

Lagipula, dalam keluarga, kalau abang dan kakak bergaduh ada Bapak dan Ibu yang menengahi. Kalau dalam pemerintahan, gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Abang dan Kakak bergaduh, rakyat jadi korban, kepada Bapak dan Ibu yang mana kita hendak mengadu?

 

 

 

Liputan Eksklusif

Jurnalisme Telaten

Utopis adalah media siber di Kota Batam, Kepulauan Riau. Etos kerja kami berasas independensi dan kecakapan berbahasa jurnalistik.

© 2022 Utopis.id – Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman Utopis.