RABU , 3 Mei 2023 pagi, air laut di pantai Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menghitam pekat. Airnya kental seperti lumpur. Bau limbah minyak menyengat hidung. Semalam lalu, air laut di pantai Kampung Melayu, masih jernih. Takada aromanya menyengat. Warga beraktivitas seperti biasa.
Sewaktu pagi itu, warga di sepanjang pantai Kampung Melayu nanar melihat lautnya tercemar dalam semalam. Mereka menganggap laut yang menjadi ladang mencari nafkahnya rusak. Biota lautmati. Mereka juga bertanya, siapa yang bertanggung jawab?
Enam hari setelah limbah minyak dibersihkan, Selasa, 9 Mei 2023 pagi, laut sedang surut. Meski takada lagi kubang jeli berwarna hitam, jejak minyak serupa karat jelas masih terlihat di pasir pantai. Tiang-tiang penyangga restoran juga berlumuran minyak hitam. Lunas lambung perahu milik warga pun sama hitamnya.
Warga hanya bisa duduk-duduk di tepi pantai. Mereka tak bisa melaut. Seorang ayah dan anak perempuannya pun takbetah berjalan menyusuri pesisir. Keduanya memilih segera pulang. Padahal baru berjalan beberapa meter dari rumahnya. Kapan laut yang menjadi tempat bergantung warga hidup itu kembali pulih?
“Bisa enam sampai tujuh bulan,” kata Sulaiman, seorang nelayan yang saya wawancarai hari itu. Dia bilang butuh waktu setengah tahun untuk pantai benar-benar bersih. Itu pun tak akan pulih seperti semula.
Manakala Sulaiman sedang bercerita, rekannya yang lain, Andi, berceloteh sendiri sambil membersihkan pantat perahunya yang hitam dan lengket. Menurut Andi, peristiwa ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu perekonomiannya sebagai nelayan, dan mencederai citra pariwisata. Pengelola pantai merugi puluhan juta. Restoran sepi pengunjung. Ia takbisa melaut. “Coba lihat, sudah dibersihkan petugas [pantai], tapi tetap kotor,” kata dia.
Kepala Bidang Pengolahan Sampah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepulauan Riau Edison, mengatakan sedikitnya ada 12 drum besar ditambah 3 karung berkapasitas 1-2 ton berisi minyak hitam yang diangkut dari pesisir Kampung Melayu.
Ini bukan peristiwa pertama, tumpukan minyak puluhan tahun dari pembersihan kapal tanker itu rutin mampir ke Batam. Pada tahun 2021 lalu saja, terdapat 176 drum limbah yang diangkut dari pesisir Nongsa. Nahasnya, belum jelas siapa pelakunya. Semua masih meraba.
Pihaknya dan instansi terkait tengah berkolaborasi mendalami kasus ini. “Kalau dari citra satelit sebaran [minyak hitam] saja yang keliatan, tapi sumbernya belum diketahui,” kata Edison, 9 Mei 2023.
Edison enggan berkomentar ketika ditanya tentang kemungkinan pencemaran yang bersumber dari MT Pablo. Itu adalah nama kapal tanker berbendera Gabon yang meledak pada 1 Mei 2023 lalu. Kapal itu diduga menjadi sumber pencemaran karena jaraknya dari pesisir yang tercemar hanya bekisar 64 kilometer. Selain itu, terdeteksi juga tumpahan minyak berada pada jarak 15 mil antara lokasi kapal dan pencemaran. Pada saat kejadian, angin juga sedang berembus ke utara –Mengarah ke Kampung Melayu.
Pembawa Karung di Pantai Stres
SUMBER pencemaran dari tahun ke tahun bermacam-macam. Untuk kali ini, pada Kamis, 4 Mei 2023, saya mendapat informasi ada tiga puluh pekerja pembersih limbah kapal yang bererot melewati Pantai Stres, sambil memanggul ransel, sepatu karet, serta karung goni berkapasitas tampung 1 ton. Tampilannya berbeda dari pengguna pelabuhan rakyat pada umumnya. Dari pelabuhan rakyat itu, mereka menyewa perahu bermesin tempel 15 PK. Tujuannya adalah sebuah kapal yang sedang angker di sekitaran perairan Batuampar.
Antoni (bukan nama asli) tak mengacuhkan parade pekerja tersebut. Ia tak melihat kapal tanker mana yang dinaiki para pekerja. Itu karena keluar masuknya mereka dari pelabuhan sudah seperti tontonan umum. Sering terlihat. Saya tidak menyangka kalau Rabu besoknya, 3 Mei 2023, pesisir Kampung Melayu, tercemar sangat parah. Pantai berlumuran minyak hitam. Lengket dan berbau.
“Saya dengar di Nongsa [lokasi pencemaran] ditemukan karung-karung. Ada juga yang bertahan seperti yang mereka bawa [karung tempat menyimpan lumpur],” kata pemuda usia 20 tahun ini. Begitu juga dengan dua rekannya.
Kepala Seksi Penegakan Hukum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam Rahmat Nasution, mengatakan minyak hitam yang mencemari Kampung Melayu sebagian memang ditemukan masih terkemas dalam karung. Di sekitar pantai ditemukan sedikitnya ada 10 karung besar. “Ada berbagai informasi yang masuk. Terkait [Pantai Stres] masih kami dalami,” katanya singkat di tengah jadwalnya yang padat.
Jikalau memang para pekerja pembersih tangki kapal itu berhuhungan dengan pencemaran di Nongsa, biasanya mereka bekerja memakai sistem mandor proyek tanpa ada perusahaan yang jelas. Selain di perairan Batam, mereka juga mengambil pekerjaan di perairan internasional atau OPL ( out port limited ). Pelabuhan rakyat menjadi titik para pekerja ini berangkat ke kapal-kapal besar.
Modus Pencemaran
EDISON mengatakan, selama ini ada berbagai modus yang dipakai oleh para penjahat lingkungan ini. Kegiatan pembersihan tanki ilegal hanya salah satunya. “Apalagi sekarang ABK sudah bisa melakukan tank cleaning sendiri,” katanya.
Modus lainnya, yaitu perdagangan minyak ilegal (kencing atau jual minyak di laut). Modus ini disebut jual beli . “Kalau sedang ‘kencing’ kapal tidak berhenti, karena ketahuan kalau GPS-nya berhenti, bisa bermasalah dengan kantor pusat mereka. Mereka mengelabui [perusahaannya] dengan kapal tetap berjalan,” kata Edison.
perilaku kencing manis inilah yang menjadi salah satu sumber masalah pencemaran di pesisir Kepulauan Riau saat angin utara tiba. Setiap berkegiatan minyak yang tumpah ke laut bisa sampai 50 ton. Ini terjadi karena selang yang digunakan diameternya bisa 6 sampai 10 meter dengan kecepatan pompa mulai dari 300 sampai 500 ton per jam. “Jadi kalau mereka lepas pipa sambil jalan, kan, banyak tumpahan,” katanya.
Satu modus yang perlu juga mendapat perhatian, meski belum dipahami saat ini, adalah pencemaran di Batam yang dilakukan oleh semacam sindikat. Yakni limbah dari luar negeri diangkut oleh kapal kecil memasuki Batam, kemudian limbah itu akan ditransfer ke kapal yang ukurannya lebih besar. Kapal besar inilah yang dapat mengalirkan limbah ke laut saat angin utara berembus.
KSOP Khusus Batam sebenarnya pernah berhasil mengungkap kasus impor limbah B3 pada 2021 lalu. Yaitu saat petugas menangkap kapal SB Cramoil Equity. Kapal milik perusahaan asal Singapura ditahan karena kedapatan mengangkut 20 ton limbah secara ilegal dari Singapura ke Indonesia. Petugas menduga aktivitas mereka terkait dengan pencemaran di perairan utara Kota Batam.
Pada 15 Juni 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas menertibkan kapal itu di Perairan Batuampar. Kala itu, selama tiga hari kapal berbendera Belize ( Marinetraffic: Singapura ) tersebut terpantau berputar-putar di Perairan Nongsa dan Batuampar. Dia sedang menunggu MT Tiger Star untuk menjemput muatannya. (MT Tiger Star meledak pada 17 April 2023 lalu di perairan Malaysia dekat dengan Indonesia.)
Seorang penegak hukum di lingkungan KSOP Khusus Batam mengatakan, kapal tanker tersebut diduga menjadi biang masalah pencemaran. Menurut dia, dalam pemeriksaan, nakhoda serta ABK SB Cramoil Equity mengakui, mereka memang bertugas mengantarkan limbah ke MT Tiger Star untuk kemudian dibuang. “Fakta hukumnya mengatakan seperti itu,” kata dia. (Menurut keterangan nahkoda kepada petugas saat diperiksa, setiap bulan kapalnya mengangkut sekitar 100 ton limbah. Dia sendiri sudah bekerja mengemudikan kapal itu selama 2,7 tahun.)
Suka atau tidak, penindakan semacam itu menurut Edison membuat pencemaran di Batam sempat menghilang selama dua tahun belakangan. Padahal periode 2018 sampai 2020, ada sekitar 600 drum limbah yang dibersihkan dari pesisir Nongsa. “Permasalahan di laut ini, kan, di hulu ya. Artinya di laut. Yang punya akses ke laut bukan kita. Kalau bisa ditingkatkan pengawasannya oleh aparat penegak hukum di laut. Seperti pengalaman kita tahun kemarin kan. Itu jauh sekali berkurangnya.”
Pertanyaannya kemudian, bila benar itu terjadi, bagaimana cara penjahat lingkungan menumpahkan minyak hitam dari kapal tanker?
SAYA mewawancarai seorang pengusaha dan praktisi tank cleaning Indonesia. Dia bersedia diwawancarai, tetapi meminta namanya disamarkan karena sejumlah alasan.
Menurutnya, setelah pencucian tangki, pelaku akan membuang limbah tersebut melalui sistem pembuangan yang ada di kapal atau melalui kotak isap buang air laut ( sea chest ). Alat ini menghisap air laut kemudian menyaringnya menjadi pendingin generator kapal atau mesin induk kapal. Cara kerjanya adalah dengan sea chest dipompakan ke dasar laut. Setelah minimal satu jam di dasar, sea chest ini akan mengapung ke permukaan laut.
Selain sea chest , pembuangan juga biasa dilakukan melalui pipa kargo yang ada di manifold yang letaknya di tengah-tengah dek kapal. “Diduga buang dibuang pada dinihari hingga menjelang subuh. Karena pada jam tersebut, pengawasan sangat lemah. Tapi jika pelaku beraksi di siang hari, tidak mungkin karena banyaknya kapal patroli dari masing-masing negara di perairan bebas tersebut,” kata praktisi yang mengaku hasil investigasinya ini pernah dibongkar di depan para petinggi negara perwakilan Asean 5 tahun lalu, di Best Western Premier Panbil , 16-18 April 2018.
Dia bilang, banyaknya limbah yang dibuang melalui peti laut tergantung seberapa banyak limbah yang dicuci. Agar proses cepat, limbah yang dibuang biasanya bekisar di bawah 100 ton. Namun, ada juga yang sampai 200 ton.
Untuk menangkap pelaku menurut dia, perlu kerjasama bilateral dengan tiga negara yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Terlebih dukungan Singapura dengan satelitnya yang canggih, yang dapat menangkap kegiatan di dalam kapal. Begitu juga dengan riak air serta kecepatan kapal. Jika ada tumpahan minyak, maka air di belakang kapal akan tampak berwarna merah di satelit.
Pemerintah Harus Serius
Menurut Azhari Hamid, aktivis lingkungan hidup di Kepri, pencemaran di pesisir adalah permasalahan yang tak kunjung selesai. Hilang dan timbul. Dia mengapresiasi ketegasan aparat yang dulu mulai berani menangkapi kapal-kapal nakal. Akan tetapi, ia meminta pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan hidup di laut. Bukan hanya membentuk satgas, melakukan rapat secara maraton, koordinasi antarinstansi, tetapi tidak menghasilkan hasil. Solusi harus aplikatif, bukan hanya menemukan atau memecahkan masalah di atas meja. Harus jelas rencana jangka pendek dan jangka panjangnya.
Ketidakseriusan pemerintah menurutnya bisa terlihat ketika lembaga sekelas DLHK Kepri dan Batam sampai saat ini belum memiliki armada dan personel yang mumpuni untuk mengawasi di laut. Padahal menurut Azhari, secara keseluruhan 96 persen wilayah Kepri adalah lautan, terutama karena provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas laut yang ramai, Selat Malaka. Pun, masalah pencemaran di pesisir juga datang dari ulah kapal-kapal di sana.
“Persoalannya dari zaman dulu kita tidak punya satuan pengawasan laut yang dilengkapi dengan fasilitas yang baik. Padahal ini penting, itu saja dulu yang diperhatikan. Jika ini jalan, kan, bisa dilihat tahun depan, apakah masih ada lingkungan kejahatan di laut itu?” kata pria yang menyelesaikan program studi S2 teknologi pegelolaan sampah dan limbah perkotaan, teknik fakultas di Universitas Gajah Mada ini.
Limbah sludge oil juga cuma satu dari sekian masalah kejahatan lingkungan di laut, yang diam-diam terus masuk ke Indonesia. Ketegasan harus ditingkatkan, tidak bisa tidak. Dia berpendapat, hukuman badan harus direalisasikan kepada penjahat-penjahat lingkungan ini.
“Jadi tidak hanya sebatas membayar denda, kemudian pergi dan masuk lagi. Sedangkan status material yang ada di dalam kapal mereka sudah berstatus limbah yang mau dibuang. Dia bilang tidak buang di Indonesia, kan bisa saja dia buang di OPL, Malaysia, arah Bangladesh. Kalau itu terjadi, Indonesia kena juga. Anggaplah tidak kena Batam, tapi dia bisa kena di Aceh, tidak di sana, kena di Riau. Sama saja.”
Menurutnya solusi konkret untuk mengatasi kejahatan lingkungan di laut, yaitu dengan adanya satu sistem pengawasan bersama dari aparat-aparat yang terkoneksi dengan permasalahan penanganan limbah di laut. “Jadi harus ada forum bersama dan harus ada pembiayaan. Di sini pemerintah provinsi atau kabupaten kota harus berbagi dana pengeluaran untuk kegiatan itu,” katanya.
“Kalau ada anggaran untuk itu [kegiatan antisipasi kejahatan lingkungan] mereka [aparat] mau bekerja dengan baik. Tapi kan, tidak ada. Mohon maaf ini asumsi saya, sekarang ini menurut saya banyak oknum-oknum yang mempelajari aturan soal limbah ini untuk kepentingan pribadi. Mereka pelajari undang-undangnya, kemudian mereka tangkap, mereka takut-takuti pelaku dengan ancaman akan dibawa ke DLHK. Ini potensi berbahaya buat lingkungan,” katanya.
Akhirnya, Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector kata dia, memang harus dibekali dengan fasilitas yang mendukung. Pertama, anggaran yang cukup, armada yang baik, dan personel yang memahami tugas dan fungsi yang dia emban saat ini. “Harus ada langkah kongkret, jangan cuma lip service , rapat, diskusi tiap hari dan buat peraturan baru, tapi tidak ada yang jalan. Realisasikan itu perlu.”
