PADA Selasa, 21 Juni 2022, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghabiskan waktu lebih dari 30 menit berpidato. Di hadapannya, ada ratusan ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan kader posyandu dari tiga kecamatan di Kota Batam. Seakan sedang menyaksikan pertunjukkan luar biasa, setiap menit ada saja penonton yang bertepuk tangan. Dimulai ketika Ansar bilang, “Saya rasa, kehadiran saya cukup untuk mengobati hati kita semua.”
Perkataan Ansar itu berkaitan dengan tidak hadirnya Wali Kota Batam, beserta perangkat camat dan lurahnya, dan wakil dari Ansar sendiri, Marlin Agustina Rudi. Berulang kali Ansar menekankan kalau mereka semua sudah diundang. Tapi, menurut dia para pejabat itu ada urusan lebih penting, ketimbang menghadiri acara penyerahan bantuan uang kepada seluruh ketua RT, RW, dan Posyandu se-Kota Batam.
Akan tetapi, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi merasa tidak diundang oleh pemerintah provinsi. Dia bilang yang diundang itu cuma Forum Komunikasi RT & RW (FKTW) Kota Batam. Dia ada menerima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri, tapi itu sebatas meminta data RT/RW.
Kepada pemerintah provinsi, katanya, dia sudah menyarankan kalau kegiatan itu untuk dibahas dulu bersama-sama. Akan tetapi, usulannya itu tidak direspon. “Langsung mereka bikin surat mengundang seluruh FKTW di Batam,” kata Rudi saat diwawancarai di acara ulang tahun Detasemen Polisi Militer di Sukajadi, 22 Juni 2022.
Kendati begitu, menurut dia apapun yang dilakukan pemerintah provinsi silakan saja. Namun, ia mengingatkan, kalau prioritas pertama kepala daerah itu adalah membangun kesejahteraan rakyat secara utuh, bukan untuk pribadi atau sekelompok kecil. “Uang anggaran wajib diarahkan ke situ,” katanya.
SEMEMANGNYA dalam beberapa hari terakhir ini acara bagi-bagi insentif itu tak berhenti bergelegak. Di grup percakapan Forum RT / RW Kota Batam, misalnya, Ketua RT 06 RW 05 Kelurahan Jodoh, Suwandi, mempercaruti sikap Lurah Bengkong Laut. Dia kesal karena si lurah mengajak segenap perangkat RT / RW-nya untuk mengabaikan hajatan pemerintah provinsi tersebut.
Komentar Suwandi itu pun lantas ditanggapi oleh Camat Bengkong, Fairus Batubara. Dia menulis, “… Itu Lurah Bengkong Laut memberikan respon atas pertanyaan RT / RW di grup… Hanya menjawab sesuai prosedural saja agar semuanya sesuai hierarki… itu lurah tanggung jawab saya.”
Rata-rata anggota grup setuju dengan Fairus, bahwa boleh mengkritik tapi jangan berkomentar kotor. Meskipun begitu, sikap camat juga tak lepas dari kritikan publik. Bahkan, ada yang bilang alasannya meminta perangkat kelurahan mengabaikan kegiatan itu, semata karena takut sama wali kota.
Suwandi irit bicara ketika diwawancara Utopis. Dia memilih mengisahkan, tentang selama ini tidak ada yang memperhatikan kesejahteraan ketua RT dan RW, kecuali Ansar. “Tentu saya marah, memang apa fungsi lurah selama ini? Nggeh-nggeh aja. Gaji [ketua] RT itu cuma Rp500 ribu, potong pajak lagi. Terus dia sok hebat [melarang-larang ambil insentif],” katanya kepada Utopis saat diwawancara di depan pintu masuk diskotek Pacific, Selasa malam.
Dia tidak takut ditegur oleh camat atau lurahnya. Kemudian di tengah-tengah wawancara yang banyak larangan untuk dikutip itu, Suwandi berkata, “Tulis saja ini: kalau kami dukung Ansar karena semua programnya positif, bisa menyejahterakan masyarakat, khususnya RT dan RW.”
Utopis mencoba menghubungi Fairus Batubara. Namun, Camat Bengkong ini buru-buru menyudahi telepon ketika baru mendengar ihwal topik yang hendak ditanyakan. “Eh, kok tanya saya, makasih ya, makasih,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Keesokan harinya, Utopis menghubungi Camat Batam Kota Novi Harmadyastuti. Dia mengaku tidak pernah melarang lurahnya untuk datang ke kegiatan itu. Sedangkan alasan kenapa dia tak pernah hadir di acara gubernur di Batam, itu karena ia tak pernah menerima undangan.
Sememangnya saat berpidato, Ansar mengatakan, “Saya miris, lebih dari satu tahun memimpin di Kepri, belum pernah satu camat atau lurah [Batam] pun hadir di acara gubernur. Saya tidak tahu kenapa, bapak ibu saja yang menjawab.”
Kemudian dari bangku penonton, terdengar suara perempuan berteriak. “Takut mereka itu, Pak.”
Ansar melanjutkan, “Saya kira pilkada masih lama, bersaing lah secara sehat. Lebih baik urus masyarakat baik-baik, kerja baik-baik. Jangan ada tekanan ini-itu.”
Pada kesempatan itu Ansar menerangkan, kalau gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang wajib membina pemerintahan di kabupaten dan kota.
Harap dicatat: Kewenangan gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Sememangnya, gubernur bukan atasan bupati atau wali kota, berikut perangkatnya. Akan tetapi, gubernur adalah pembina yang mengawasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Pilkada Sudah Dekat
Sambil terkekeh, Akbaril geleng-keleng kepala ketika membahas polemik pelarangan ketua RT – RW ini. Bersama teman-temannya, dua ketua RT lain yang ikut menghadiri acara gubernur, Ketua RT 02 RW 08 Tanjung Buntung itu mengatakan, “Lihat, anak buah [ketua RT dan RW]-nya hadir semua, apa nggak malu mereka. Lurah dan camat mungkin tidak malu, tapi wali kota?”
Menurut dia, kasak-kusuk pelarangan hanya merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kota, yang dianggap hanya memikirkan kepentingan sendiri dan mengorbankan kepentingan umum. “Nama Rudi jelek di mata [lingkungan] RT dan RW,” katanya.
Kemudian RT 04 bertanya kepada Akbaril, “Tapi, kalau tidak salah dulu, kan, janjinya [Ansar] mau kasih motor, ya?”
Akbaril menjawab, “Kalau bapak orang politik, sepuluh janji orang politik itu lima terpenuhi sudah bagus. Namanya manusia, takada yang sempurna. Dia janji sepeda motor tak terpenuhi, ya, dengan begini pun sudah hebat.”
Total insentif yang dibagikan oleh Ansar dalam program bantuan itu senilai Rp7,9 miliar. Rinciannya, Rp4,06 miliar untuk 3400 RT dan untuk Rp974 juta untuk 812 RW. Masing-masing ketua RT dan RW dapat Rp1,2 juta. Kemudian Rp1,72 miliar untuk 344 posyandu, per lokasi dapat Rp5 juta. Dana bantuan diambil dari APBD Provinsi yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Kepri.
Ketiga perangkat RT dan RW itu menganggap polemik kali ini kental akan agenda politik. “Tapi, janganlah mereka yang ribut, kami yang kena. Ibarat kata pepatah, gajah berantam sama gajah, pelanduk jangan diinjak,” katanya.
Ansar dan Rudi pada pilkada lalu sama-sama meraih suara terbanyak di wilayahnya. Akan tetapi, bila keduanya sama-sama bertarung di Kepri 2024 nanti, Akbaril bilang dia akan memilih “gerbong yang ada serangan fajarnya”.
Menurut Hariyono, Ketua RW 08 di Kelurahan Lubuk Baja, polemik ini terjadi semata kurang sosialisasi. Informasi pembagian insentif tersebut menurutnya simpang siur dari awal. Dia sendiri baru tahu kalau ada bagi-bagi uang dari perangkat RT/RW di Kelurahan Kampung Pelita. “Di grup-grup [RT – RW] tidak dikeluarkan [informasinya],” katanya kepada Utopis.
Ia maklum Ansar tidak jadi membagi-bagikan sepeda motor. Sebab, dengan terealisasinya bantuan uang, ia rasa sudah cukup sportif. Hariyono mengatakan, “Manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Yang kita mau beliau bisa membangun Kepri. Saya terus terang 2024 pilih Ansar.”
Ketua RT 02 di Melcem, Alif Shimah (56) mengaku mendapat bocoran kalau pembagian insentif ini sebetulnya sudah dari lama hendak dilaksanakan. Alasan mengapa baru terealisasi sekarang, karena sulitnya pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kota.
Dia mengatakan, acara kali ini gemingnya juga tak seheboh acara lain. Informasi acara bahkan senyap di grup-grup percakapan ponselnya. “Yang pasti ini politik, kan, sudah dekat. Padahal tujuannya sama, tapi ,ya, namanya penguasa, maklum sajalah,” katanya kepada Utopis.
Tergantung Teman-Teman
Acara hari itu, memang lain dari hari biasa. Ansar secara terbuka berbicara tentang banyak hal bukan sekadar membahas soal seremonial. Seluruh perkataannya bermakna sindirian. Terutama ketika dia membahas kekhawatiran resmi atau tidaknya dana bantuan. “[RT dan RW] Tidak perlu takut kepada siapa-siapa. Saya dan Pak Rudi berteman, saya datang minta izin, ngajak beliau bersama-sama, supaya tidak ada dusta di antara kita,” katanya.
Dia mengatakan, pemberian insentif demi meningkatkan pelayanan di tingkat RT/RW. Setiap tahun akan dianggarkan. “Jadi, bukan cuma janji kampanye dulu,” kata Ansar. Kemudian dia menjelaskan alasannya tidak jadi memberikan sepeda motor. “Kami khawatir RT/RW bisa terjerat persoalan hukum. Karena itu [sepeda motor] aset negara.”
Polemik insentif ini menurutnya sangat kontradiktif dengan semangat membangun Kepri. Dia mengatakan, untuk mengundang Wali Kota Batam, ia sudah mengutus Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga menghubungi Rudi secara pribadi. Begitu juga dengan Wakil Gubernur, Marlin Agustina Rudi.
“Hampir setiap kegiatan [Marlin] diundang. Tapi mungkin kesibukan beliau mendampingi wali kota, ya, jadi tidak berkesempatan hadir. Yang penting bagi saya daerah ini akan maju kalau kita saling bergandengan tangan, kompak. Urusan politik saya kira pisahka dulu,” katanya.
Kemudian Ansar menjelaskan program pemerintahannya. Mulai dari pembangunan rumah singgah di Jakarta, tiket pesawat gratis untuk masyarakat dalam kondisi tertentu, pinjaman modal Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang seluruh bunganya ditanggung pemerintah, hingga sudah terealisasinya akses listrik untuk 5000 lebih rumah di pulau-pulau terluar di Kepri.
Menurut Ansar, mengurus Kepri tidak mudah. Ada 379 pulau yang berpenghuni dari total 2408 pulau. Sementara APBD Provinsi cuma Rp3,7 triliun. Dialokasikan untuk Pendidikan Rp1,2 triliun, dan 60 persen untuk Batam. Sisanya barulah untuk kabupaten dan kota yang lain. Batam katanya yang paling beruntung. Sebab, uang yang dikelola dalam satu tahun itu senilai Rp6 triliun, hampir dua kali lipat melebihi APBD Provinsi.
Terkait APBD Pemerintah Kota Batam dan BP Batam itu Ansar mengatakan, “Saya kira kalau sungguh-sungguh digunakan dengan benar-benar, mudah-mudahan berderau lah semua pulau-pulau yang ada di Kota Batam ini,” katanya
Terlepas dari itu semua, setelah acara usai orang-orang langsung mengerumuni Ansar. Minta foto bersama, dan Ansar meladeninya. Butuh waktu 30 menit menunggu sesi yang tak tercatat dalam agenda seremonial itu selesai. Dengan kata lain, kendati kecewa atas sikap pejabat pemerintahan kota, adalah tersisip kelegaan berkat antusiasnya perangkat terbawah.
Kemudian pada sesi wawancara, saat pembicaraan soal polemik ini akan beralih pada topik kecelakaan kapal, tiba-tiba ada seorang wartawan bertanya soal Ansar yang akan kembali maju pada Pilkada 2024, berduet dengan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Gubernur menjawab, “Tidak menutup kemungkinan, tergantung teman-teman semua.”
