Ratusan buruh dari Federasi Sekikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kantor Pertamina, Batam Center, Kota Batam, Selasa, 6 Agustus 2022.
Mereka berencana melakukan aksi di tiga tempat. Yaitu selain di depan Kantor Pertamina, mereka juga berorasi di depan Kantor Wali Kota Batam dan Kantor DPRD Kota Batam.
Unjuk rasa kali itu juga turut menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, dan menuntut pemerintah untuk menaikkan upah minimum kota (UMK) tahun 2023 mendatang. Sebelum tiba di lokasi, massa buruh lebih dulu melakukan konvoi dari Kawasan Industri Batamindi, Muka Kuning.
Di depan Kantor Pertamina Batam, puluhan polisi bersiaga. Massa aksi kemudian berkumpul di tengah jalan. Arus lalulintas dari arah Batam Center menuju kawasan Botania terpaksa ditutup polisi.
Di atas mobil, tiga orator perwakilan buruh berorasi secara bergantian. Orasi pun kerap menyelipkan frasa “hidup buruh!” yang bersambut kata-kata serupa dari massa aksi.
Salah satu orator menyebut Presiden Joko Widodo tak konsisten atas ucapannya. “Katanya takada kenaikan BBM sampai akhir tahun. Tapi realitanya seperti apa? Siapa yang harus kita percaya kalau begini? Presiden saja mengkhianati rakyatnya sendiri,” kata dia.
Dia mengungkapkan, kenaikan BBM bakal berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Utamanya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, kenaikan harga BBM yang mencapai 30 persen mencekik seluruh lapisan masyarakat. “Sementara kenaikan gaji selam tiga tahun terakhir tidak pernah sesuai tuntutan. Kenaikan tahun ini saja hanya 0,5 persen. Rp20 ribu saja kenaikan upah kita,” kata dia.
Dia juga menuntut pemerintah tidak abai akan dampak yang ditimbulkan pasca-kenaikan harga BBM. Yaitu penurunan daya beli masyarakat yang bakal menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Orator lainnya, mengungkapkan salah satu ketakutan paling besar bagi buruh adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu disebutkannya lantaran kenaikan harga BBM bakal berdampak ke banyak hal. “Jadi ini bukan persoalan buruh saja, pengusaha pun harus khawatir. Kalau pengusaha khawatir maka mereka akan melakukan efisiensi anggaran. Lalu yang terburuk bagi pekerja adalah PHK,” katanya.
Tak lama kemudian, beberapa perwakilan buruh melakukan audiensi dengan pejabat Pertamina di Batam.
Sales Area Manager Pertamina Provinsi Kepri, Mahfud, yang menerima audiensi tersebut. Dia menyebut, dirinya mengapresiasi unjuk rasa siang itu. Namun, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Pertamina, kata dia, berperan sebagai operator pelaksanan kebijakan pemerintah saja. Sehingga pihaknya wajib mengikuti apa-apa yang menjadi kebijaka pemerintah. “Jadi pemerintah menetapkan harga, kami melaksanakannya,” katanya.
Dia kemudian memastikan bakal tidak ada kelangkaan dan menjamin stok BBM di Kepri aman. Meski begitu, Mahfud belum bisa menyampaikan data stok BBM beserta pendistribusiannya dengan dalih belum disiapkan.
Pihaknya menjamin, semua produk Pertamina aman dan masyarakat diminta tidak khawatir akan kelangkaan BBM. Menurut Mahfud, semua kebijakan pemerintah terkait BBM hingga pendistribusiannya sudah diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Batam, Yapet Ramon, menjelaskan, pihaknya sengaja menanyakan stok dan pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi lantaran hal itu berkaitang langsung dengan masyarakat. Pihaknya mewanti-wanti agar BBM bersubsi tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang.“Kenaikan harga BBM ini jelas memiliki efek domino. Maulai dari kenaikan harga sembako sampai biaya transportasi. Belum lagi kaum nelayan,” kata Ramon.
Dia menyatakan, pihaknya berharap perwakilan Pertamina di Batam menyampaikan semua keluhan massa aksi ke pemerintah pusat, dan ke Pertamina pusat. Hal itu, katanya, agar tuntutan mereka dapat disejalankan dengan kenaikan upah minimum di tahun 2023 mendatang.
Terpisah, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berharap pemerintah pusat memiliki kebijakan penyerta usai menaikan harga BBM. Hal itu menurutnya agar meringankan beban masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
Kebijakan penyerta itupun dapat berupa pemberian subsidi untuk masyarakat dari berbagai sektor. Seperti pemberian bantuan sosial, sembako, layanan berobat, dan lainnya. “Tapi ya begitu, pemerintah daerah hanya bisa menjalankan keputusan kenaikan itu. Kebijakan itu juga diambil berdasarkan analisis dari berbagai sudut pandang. Kami juga sudah memperkirakan pengaruhnya,” katanya.
Amsakar menambahkan, pemerintah pun dirasa perlu mengembangkan sektor lainnya untuk mencegah angka inflasi. Salah satunya adalah pengembangan sektor pertanian. Pemko Batam diakuinya telah berupaya memanfaatkan lahan pertanian yang ada. “Beberapa waktu lalu, kami sudah menanam seribu bibit cabai di kawasan Nongsa. Itu salah satu upaya kami, dan titik penanaman akan diperbanyak lagi. Mudah-mudahan berjalan dengan baik,” kata Amsakar.
Untuk menahan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dan melakukan berbagai upaya melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sebab, jika angka inflasi naik, daya beli masyarakat menurun. “Kalau inflasi turun, menandakan bahwa produktivitas usaha bagi pengusaha tidak produktif. Itu yang harus dijaga,” katanya.
