Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk masyarakat yang tidak terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Uang tersebut akan diberikan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), khusus untuk mereka yang memenuhi kriteria pemerintah.
BLT ini dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini. Nantinya, tiap kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, BLT yang diberikan itu di luar bantuan yang telah diserahkan Pemerintah pusat bagi masyarakat yang terdata di DTKS. Bantuan itu sendiri berasal dari anggaran yang akan disahkan pada APBD Perubahan. “Kemungkinan pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD Provinsi itu selesai dalam 2-3 hari ini,” katanya, Selasa 22 September 2022.
Dia menjelaskan, dari data yang ada setidaknya terdapat 99.020 kepala keluarga (KK) di Kepri yang masuk dalam DTKS. Dalam data yang sama kemudian diketahui terdapat 27.578 KK yang belum pernah menerima bantuan sosial.
Sementara untuk penerima BLT dari data DTKS terbesar ada di Kota Batam, dengan jumlah 16.678 KK. “Kalau untuk kabupaten/kota lain urutannya Tanjung Pinang 2.555 KK, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas jumlahnya sama yaitu 1.670 KK,” kata Ansar.
Dengan jumlah penerima terbanyak, kata dia, Pemprov Kepri menganggarkan bantuan untuk Kota Batam lebih dari Rp5 miliar. Lalu disusul dengan Kota Tanjung Pinang dengan anggaran Rp765 juta. Sementara untuk Kabupaten Lingga, Natuna, Karimun, Bintan, dan Kepulauan Anambas masing-masing menerima Rp501 juta. “Untuk teknis pembagian, prosesnya kami serahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Mungkin bisa juga bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia atau lewat perangkat RT/RW,” katanya.
Selain bantuan untuk KK dalan DTKS, lewat APBD Perubahan Pemprov Kepri juga mengalokasikan BLT untuk nelayan dengan anggaran sebesar Rp2,717 miliar.
